Portal Informasi Bisnis Terkini

Mulai bisnis Anda dengan legalitas yang jelas dan alamat yang meyakinkan.
ANNOUNCEMENT

Virtual Office : Solusi Terbaik untuk Usaha Anda, tepatkah?

11 Dec 2020

Penggunaan virtual office sebagai domisili sebuah usaha semakin marak digunakan oleh para pengusaha. Saat ini tidak semua daerah dan bangunan bisa dijadikan domisili usaha legal. Berdasarkan Perda DKI Jakarta tahun 2014, ada sistem zonasi yang diberlakukan untuk membatasi daerah yang bisa dipergunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Dalam Perda tersebut, dinyatakan bahwa domisili usaha tidak boleh berada di zona perumahan.  Padahal mayoritas mereka yang memulai bisnis, biasanya sangat concern dengan biaya, dan untuk menghemat biaya mereka ingin menggunakan alamat rumah/ tempat tinggalnya sebagai domisili usahanya. Virtual office hadir sebagai alternatif domisili perusahaan dengan biaya yang lebih terjangkau. Untuk wilayah Jakarta, penggunaan virtual office sebagai domisili legal suatu usaha disahkan dalam Surat Edaran PTSP no.06/SE/2016. Dengan menggunakan jasa virtual office, ada beberapa keuntungan bagi keberlangsungan bisnis. Sebuah perusahaan berhak mencatumkan alamat virtual office sebagai alamat legal perusahaan. Dan lebih terjamin keamanannya secara peraturan pemerintah dibandingkan dengan menggunakan alamat ruko yang belum tentu termasuk dalam zonasi perkantoran/komersial. Selain itu, perusahaan anda mendapatkan alamat bergengsi yang menambah daya tarik bagi perusahaan tersebut. Dengan biaya yang relatif terjangkau, virtual office merupakan solusi bagi mereka yang ingin memulai usaha bisnis dengan budget yang dimiliki. Biaya virtual office jauh lebih murah dibandingkan dengan sewa kantor/ruko. Apalagi kalau usahanya cenderung lebih mobile dan bisa bekerja  dari mana saja, maka jasa virtual office ini sangat cocok untuk usaha anda. Modal anda bisa disalurkan untuk bagian lain yang lebih strategis dalam pengembangan usaha. Jasa virtual office juga menawarkan berbagai fasilitas seperti fasilitas resepsionis untuk menjawab telepon sesuai dengan identitas perusahaan, penerimaan dan penerusan surat-surat atau dokumen untuk perusahaan dan penggunaan ruang meeting. Virtual office merupakan salah satu alternatif menjanjikan bagi pengusaha, karena memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam mendirikan usaha dengan biaya yang lebih murah dan sesuai dengan kebutuhan. Jasa virtual office juga sangat cocok, untuk perusahaan yang berada di daerah, akan tetapi ingin melebarkan sayap di Jakarta. Budget yang terbatas tidak lagi menjadi halangan bagi anda untuk memulai bisnis, karena virtual office dapat menjadi solusi yang tepat. Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembuatan PT dan paket virtual office/serviced office yang kami tawarkan. 

selengkapnya
ANNOUNCEMENT

PT dan CV, serupa tapi tak sama.

11 Dec 2020

Begitu banyaknya bentuk badan Usaha di Indonesia yang beraneka ragam, namun yang paling akrab di telinga masyarakat awam ketika menyebutkan bentuk perusahaan adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV). PT adalah singkatan dari Naamloze Vennootschap atau yang sering disebut dengan Perseroan Terbatas, yang mana merupakan persekutuan modal untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum, dalam hal ini, pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas. Sedangkan CV adalah singkatan dari Commanditaire Vennotschaap dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perseroan Komanditer. CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu atau beberapa pihak dengan cara bekerjasama dan mempercayakan uang dan produknya kepada salah satu pihak yang dianggap mampu dan layak untuk memimpin persekutuan tersebut. Pada dasarnya konsep CV merupakan sebuah kemitraan yang terdiri dari beberapa persero aktif, serta satu atau lebih persero pasif (Komanditer). Berikut paparan lebih detail terkait perbedaan PT dan CV: No. Perbedaan Perseroan Terbatas (PT) Commanditaire Vennootschap (CV) 1. Bentuk Usaha Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Badan Usaha 2. Pendiri Warga Negara Indonesia, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Badan Hukum Hanya Warga Negara Indonesia 3. Nama Tidak boleh sama dengan nama PT lain, terdiri atas 3 suku kata Boleh sama dengan CV lain dan tidak ada batasan 4. Saham/Modal Diwajibkan terdapat pembagian kepemilikan saham di dalam PT Tidak diwajibkan terdapat pembagian kepemilikan saham di dalam Perusahaan 5. Pengurus Direksi & Komisaris Persero aktif & persero pasif 6. Pengesahan SK Penetapan dari Kementerian Hukum & HAM Surat pemberitahuan pendaftaran dari Kementerian Hukum & HAM (dulunya Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri) 7. Biaya Pendirian Umumnya lebih mahal karena lebih kompleks Umumnya lebih murah karena lebih simpel 8. Tanggungjawab Pemegang Saham Terbatas hanya sampai harta yang disetorkan ke dalam Perseroan Tanggung renteng (Tanggungjawab bersama sampai harta pribadi)   1. Bentuk Usaha PT memiliki badan hukum yang jelas, sah dan pasti. Kedudukannya sama dengan subjek hukum lain seperti individu. Dalam hal ini, PT mempunyai hak dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi serta dilindungi oleh Undang-Undang seperti UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan pelaksana lainnya. CV merupakan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, yang artinya tidak memiliki hak & kewajiban, serta tidak dianggap sebagai subjek hukum. 2. Pendiri Dalam pendirian PT, minimal terdapat 2 individu atau lebih, untuk suami istri dihitung sebagai 1 individu kecuali terdapat harta terpisah. Untuk badan hukum, dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA), harus memperhatikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pendirian CV, minimal terdapat 2 individu atau lebih, yang harus merupakan Warga Negara Indonesia. 3. Nama Pemakaian dan penentuan nama PT sangat terbatas, artinya tidak boleh sama atau mirip dengan PT lain. Saat ingin mendirikan sebuah PT, namanya terlebih dahulu akan diperiksa, jika sudah ada PT yang menggunakan nama yang sama, maka nama tersebut tidak akan disetujui penggunaannya. Pemakaian nama PT juga terdiri atas minimal 3 (tiga) suku kata dan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tidak boleh menggunakan bahasa Inggris (harus dalam Bahasa Indonesia). Pemakaian nama CV tidak diatur secara rinci, namun kesamaan penggunaan nama CV yang satu dengan yang lain tidak bermasalah, dan penggunaan Bahasa Inggris dalam pemilihan nama juga tidak bermasalah. 4. Saham/Modal Dalam akta pendirian PT, harus tercantum besaran modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor yang digunakan untuk keperluan usaha. Besaran modal ini diperoleh dari hasil patungan para pendirinya yang kemudian dibagi atas besaran persentase saham tertentu. Pada umumnya tidak ada batasan mengenai minimum modal ataupun kewajiban pencantuman pembagian saham untuk CV, kecuali ditentukan untuk bidang usaha tertentu berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku. 5. Pengurus PT dan CV sama-sama minimal diurus oleh 2 orang atau lebih. Pada CV, pengurus terbagi menjadi persero aktif dan persero pasif, sementara pada PT pengurus terbagi menjadi direksi dan komisaris. 6. Pengesahan Akta Pendirian PT harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang nantinya akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dulunya, Akta Pendirian CV harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili CV tersebut. Namun sekarang, pendirian CV perlu mengajukan Surat Pemberitahuan Pendirian CV ke Kementerian Hukum dan HAM. 7. Biaya Pendirian Karena proses pendirian & bentuknya yang merupakan badan hukum, biaya Pendirian PT umumnya lebih mahal daripada CV, yang sekedar badan usaha tanpa badan hukum, dan akta pendirian serta prosesnya tidak sekompleks PT. 8. Tanggung Jawab Perusahaan Dalam PT, Pemegang Saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Dalam CV, untuk Sekutu Aktif bertanggung jawab penuh secara pribadi, sampai kepada harta pribadinya. Sedangkan untuk Sekutu Pasif, tidak melebihi modal yang dimasukkannya dalam CV.

selengkapnya
EVENT

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Virtual Office

10 Dec 2020

Kemudahan demi kemudahan terus dirasakan dalam iklim suasana usaha di Indonesia. Pergerakan ekonomi yang terus melejit menyebabkan meningkatnya pula kewajiban akan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak di Indonesia. Kebutuhan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dengan pilihan, pun ikut meningkat. Pengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya akan kita singkat penyebutannya menjadi PKP, dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Bila penghasilan perusahaan mencapai Rp 4.8 Miliar dalam tahun berjalan, maka perusahaan anda secara otomatis menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dampak dari kepemilikan nomor faktur pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah perusahaan tersebut dapat mencantumkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen dari harga barang atau jasa yang diberikan dalam surat tagihan yang diberikan kepada customernya. Misalnya, harga barang atau jasa yang diberikan kepada penerima barang/jasa senilai Rp100 juta, maka ia punya kewajiban untuk menambah PPN sebesar Rp10 juta dalam surat tagihan atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Lalu, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak atas barang atau jasa yang Anda jual dan wajib memungut PPN tersebut dan menyetor PPN tersebut ke negara.  Pada awalnya, pemenuhan persyaratan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk memiliki atau menyewa ruang kantor yang zonasinya adalah perkantoran, bukan perumahan. Artinya bagi perusahaan pengguna kantor maya, umumnya disebut virtual office, tidak bisa mengukuhkan dirinya menjadi Pengusaha Kena Pajak. Namun, pada tanggal 4 April 2018, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi, dalam konferensi pers bertemakan “Sinergi Pajak dan Bea Cukai Permudah Layanan” di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Pada kesempatan ini, ditegaskan oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan, bahwa sejak diselenggarakannya konferensi pers tersebut, Pengguna Virtual Office boleh mengukuhkan diri menjadi PKP. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bagi Pengusaha yang ingin mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha tersebut adalah pengguna virtual office, apabila terdapat kegiatan pengelolaan kantor virtual secara nyata oleh penyedia jasa kantor virtual dan penyedia jasa kantor virtual tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP. Reformasi layanan ini tentu menjadi berita baik bagi para Pengusaha di Indonesia, semoga Pemerintah segera menerbitkan regulasi yang komprehensif terkait virtual office segera di ketuk palu oleh Kementerian Perindustrian, agar Kemudahan dalam berusaha akan benar-benar dirasakan oleh pengguna virtual office dengan disahkannya regulasi itu, bukan hanya dari Kebijakan masing Instasi Pemerintah saja.

selengkapnya
NEWS

Syarat Dan Tahapan Pegurusan PT Terbaru 2021

07 May 2021

Syarat Pendirian PT dan Tahapan Pengurusannya Lengkap Salah satu badan usaha yang sangat familiar digunakan di Indonesia adalah Perseroan Terbatas atau PT. Sistem badan usaha ini memiliki modal yang berasal dari saham beberapa orang. Pemilik PT juga punya saham dari modal yang digunakan sebagai anggaran operasional perusahaan tersebut. Sebelum bisa beroperasi, PT harus didirikan dengan legal dan memiliki izin operasional. Lalu, bagaimana syarat pendirian PT dan prosesnya? Syarat Pendirian PT yang Harus Dipenuhi Ada beberapa syarat pendirian PT yang harus Anda penuhi terlebih dahulu. Diantara syarat tersebut adalah: 1. Nama dari PT yang Didirikan Syarat pendirian PT yang pertama adalah nama. Untuk menentukan nama, ada beberapa hal yang harus Anda ingat. Nama PT harus terdiri dari minimal 3 kata. Selain itu, Anda juga bisa mengajukan alternatif nama PT lain. Saat membuat nama PT Anda juga tidak boleh menggunakan kata serapan dari bahasa asing. Aturan ini sudah diatur dalam undang-undang. Nama PT yang dipilih juga tidak boleh yang sudah dipakai orang lain. 2. Data Pribadi dari Para Pendiri Tidak hanya nama, syarat pendirian PT juga memerlukan data pribadi dari para pendirinya. Dalam pembuatan PT harus dilakukan minimal 2 orang. Beberapa data diri yang dibutuhkan adalah: fotokopi KTP dari para pendiri PT  fotokopi NPWP yang dimiliki para pendiri nomor telepon dan alamat email para pendiri struktur kepengurusan perusahaan serta pembagian kepemilikan modal atau saham dari para pendiri PT 3. Lokasi PT Syarat pendirian PT selanjutnya adalah lokasi usaha PT. Nantinya, ini akan menjadi alamat resmi dari PT yang Anda dirikan. Untuk masalah lokasi PT Anda juga harus melampirkan beberapa hal berikut: keterangan kedudukan dan alamat PT fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir dari tempat usaha atau domisili PT fotokopi IMB (izin mendirikan bangunan) dari tempat usaha atau domisili PT fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atau penggunaan tempat usaha. Jika memang tempat usaha adalah milik sendiri, maka Anda harus melampirkan fotokopi sertifikat. Jika menyewa, harus melampirkan bukti sewa. Apabila bentuk gedung, maka harus ada surat keterangan domisili gedung. Terakhir apabila ruko, Anda harus melampirkan surat pernyataan dari RT/RW setempat tentang domisili PT lampiran foto gedung, logo kantor, dan foto ruangan Semua syarat pendirian PT ini harus Anda penuhi semua. Tanpa salah satunya, proses pendirian PT tidak bisa dilanjutkan. Setelah memenuhi syarat pendirian PT maka Anda baru bisa mengurus pendirian PT. Memasuki Tahapan Pendirian PT Inilah tahapan mendirikan PT apabila syarat pendirian PT sudah dipenuhi: 1. Membuat Draft Akta Pendirian oleh Notaris Langkah pertama, Anda harus mendatangi notaris untuk melakukan pengecekan nama PT terlebih dahulu. Notaris akan mengeceknya di sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) untuk melihat apakah nama PT Anda sudah digunakan di perusahaan lain. Jika sudah dipastikan, maka notaris akan melakukan booking nama perusahaan untuk kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta pendirian perusahaan. Pembuatan akta ini harus sesuai dengan data perusahaan. Umumnya data perusahaan tersebut meliputi: Nama PT Lokasi atau Kedudukan PT Tujuan Bidang Usaha Kepemilikan Saham dan Modal Perusahaan Struktur Lengkap Kepengurusan Perusahaan Jika sudah disepakati oleh semua pendiri, maka draft awal akta ini baru bisa dibuat oleh notaris. Umumnya, notaris akan memberikan draft awal ini untuk diteliti dulu perihal kebenaran data oleh pendiri PT. Jika sudah sesuai, maka baru bisa berlanjut ke proses tanda tangan. 2. Proses Tanda Tangan Dihadapan Notaris Proses selanjutnya adalah penandatanganan akta di hadapan notaris. Semua pendiri PT harus hadir untuk tanda tangan di akta. Namun, apabila memang berhalangan maka bisa diwakilkan oleh pihak lain dengan surat kuasa. Setelah penandatanganan akta selesai, notaris kemudian akan melanjutkannya dengan membuat salinan akta dan SK Kemenkumham yang menjadi bukti bahwa akta pendirian perusahaan sudah sah di mata hukum. Notaris juga akan mendaftarkan NPWP perusahaan baru ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terkait. 3. Mengurus dan Mengambil NPWP serta SKT Perusahaan NPWP dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) nantinya akan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Tentunya kedua dokumen ini baru bisa diselesaikan jika syarat pendirian PT sebelumnya sudah dipenuhi dengan baik. 4. Mendaftarkan Perusahaan ke NIB Setelah NPWP dan SKT, maka proses selanjutnya adalah mendaftarkan perusahaan untuk mendapatkan NIB. NIB adalah Nomor Induk Berusaha yang berfungsi menggantikan TDP, NIK, API, serta RPTKA. Proses pendaftaran NIB ini wajib dilakukan. Anda bisa menggunakan sistem OSS (online single submission). Jika semua tahapan pendaftaran sudah dilakukan, NIB bisa dikeluarkan. 5. Pengajuan Izin Komersial dan Izin Usaha Tahapan terakhir adalah pengajuan izin komersial dan usaha. Izin usaha ini akan berkedudukan untuk menggantikan SIUP (surat izin usaha perdagangan). Izin usaha diajukan lebih dulu daripada izin komersial. Jika sudah, baru izin komersial diajukan apabila bidang usaha memang bergerak di kegiatan yang membutuhkan izin khusus. Contohnya perusahaan makanan dan obat-obatan. Apabila sudah, maka PT yang Anda dirikan sudah bisa beroperasi dan sah dimata hukum. Itulah syarat pendirian PT dan tahapan proses pengurusannya. Umumnya pengurusan ini akan membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Jika Anda memiliki waktu terbatas untuk mengurus persoalan pendirian PT, maka UNIO adalah solusi tepat untuk Anda ambil. UNIO bisa membantu mengurus perizinan pendirian PT dari awal sampai selesai. Didukung dengan tenaga profesional, pengurusan PT di UNIO memakan waktu yang lebih cepat, mudah, dan syarat pendirian PT yang tidak ribet. Anda bisa tinggal duduk menunggu saja. Dengan biaya yang terjangkau, Anda sudah bisa mendapatkan akta pendirian, SK Kemenkumham, BNRI, NPWP & SKT, NIB, serta SIUP. Jadi tunggu apalagi? Yuk, kunjungi https://www.unio.co.id/service/pembuatan-pt-cv untuk informasi dan penawaran selengkapnya dari UNIO!

selengkapnya
ANNOUNCEMENT

Kemudahan Menggunakan Jasa Pendirian CV

07 May 2021

Kenali Berbagai Kemudahan Menggunakan Jasa Pendirian CV Saat memulai usaha, tidak hanya masalah modal dan produk saja yang harus dipikirkan. Bentuk usaha juga harus mendapatkan perhatian bagi pendirinya. CV atau Commanditaire Vennootschap bisa disebut juga sebagai persekutuan komanditer dalam bahasa Indonesia. Jenis badan usaha ini banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia. Tidak heran jika banyak jasa pendirian CV yang menawarkan jasa mendirikan CV. Usaha dalam bentuk CV juga memiliki banyak pengguna karena dianggap lebih mudah dalam persoalan permodalan dan beban pajak. CV juga cenderung lebih cocok bagi usaha kecil dan menengah. Modal untuk mendirikan CV tidak harus sebesar pendirian PT, beban pajak yang ditanggung oleh CV juga lebih kecil dibanding PT. Jika Anda tidak memiliki waktu untuk mengurus pendirian CV, Anda bisa menggunakan jasa pendirian CV.  Kemudahan Menggunakan Jasa Pendirian CV Dalam mendirikan CV ada berbagai syarat dan tahapan yang harus Anda penuhi supaya CV bisa didirikan dengan lancar dan sah di mata hukum. Beberapa persyaratan tersebut diantaranya adalah fotokopi KTP para pendiri CV, fotokopi NPWP, pas foto pendiri CV, surat pelunasan PBB, surat sewa, serta IMB tempat usaha. Tidak hanya persyaratan administratif yang berupa dokumen, Anda juga harus mempersiapkan hal lain. Diantaranya adalah nama CV, tujuan didirikannya CV, dan akta perusahaan yang nantinya dibuatkan oleh notaris. Pendirian CV baru dianggap selesai dan legal di mata hukum apabila CV tersebut sudah memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris, terdaftar di pengadilan negeri, serta sudah diumumkan di tambahan berita Negara RI. Umumnya proses pengurusan CV akan memakan waktu paling lambat selama 2 (dua) bulan. Selama mengurusnya, tentu akan ada banyak tenaga yang harus Anda keluarkan untuk mendapatkan perizinan dari berbagai lembaga. Bagi beberapa orang, tentu ini akan sedikit merepotkan, apalagi jika Anda adalah pekerja yang sibuk bekerja. Disinilah peran dari jasa pendirian CV dibutuhkan untuk membantu Anda untuk mengurus berbagai proses pendirian CV dari awal sampai akhir. Inilah berbagai kemudahan yang bisa Anda dapatkan jika menggunakan jasa pendirian CV: 1. Lebih Hemat Waktu dan Tenaga Seperti yang sudah disinggung pada bagian sebelumnya, jasa pendirian CV akan sangat membantu Anda yang sibuk untuk mengurus pembuatan CV. Anda hanya perlu berkonsultasi, memilih layanan, membayar paket layanan yang dipilih, dan tinggal menunggu hasilnya. Anda tidak perlu repot menghabiskan waktu untuk bolak balik mengurus pendaftaran CV. 2. Proses Pengambilan Keputusan Lebih Cepat dan Sudah Terjamin Kemudahan kedua yang akan Anda dapatkan adalah proses pengambilan keputusan yang jauh lebih cepat, tepat, dan sudah terjamin. Jasa pendirian CV umumnya sudah memiliki staf dan konsultan yang memang profesional dan berpengalaman dalam hal pengurusan CV. Dengan begitu, jika ada permasalahan saat mengurus CV dan dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, jasa pendirian ini akan sangat bisa diandalkan. 3. Adanya Jaminan Validasi Jasa pendirian CV juga umumnya akan memberikan jaminan validasi bagi para client mereka. Jaminan validasi ini memiliki arti bahwa perusahaan jasa tersebut akan menjamin apabila memang ada permasalahan dikemudian hari terkait legalitas, perizinan, atau hal lain saat mendirikan CV dan setelah proses pendirian berakhir, perusahaan jasa akan tetap berkomitmen untuk menangani masalah tersebut sampai selesai dan clear. Dengan begitu, Anda tidak perlu ragu untuk menggunakan jasa ini. 4. Proses Pengurusan yang Cenderung Lebih Cepat Saat memakai jasa ini, pengurusan CV juga akan menjadi jauh lebih cepat dibandingkan jika Anda harus mengurusnya sendiri. Sebab seperti yangs sudah disinggung pada bagian sebelumnya, jasa ini umumnya memang akan dikerjakan oleh staf dan konsultan yang sudah profesional di bidang pengurusan ini. Sehingga, kesalahan pengurusan bisa diminimalisir sekecil mungkin dan mempercepat proses pengurusan. Anda juga bisa tetap bekerja dan memprioritaskan urusan lain tanpa harus khawatir soal pendirian CV. 5. Biaya yang Dikeluarkan Sesuai dengan Kemudahan yang Didapatkan Dengan menggunakan jasa pendirian CV, biaya yang Anda keluarkan juga akan berbanding lurus dengan berbagai kemudahan dan kecepatan pengurusan ini. Tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lain seperti untuk transportasi, tenaga, dan sebagainya. Sebab dalam 1 kali bayar, semua urusan pendirian CV sudah tercover dengan optimal. Rekomendasi Jasa Pendirian CV Terbaik Dengan berbagai kemudahan tersebut, sudah saatnya Anda mempercayakan masalah pendirian CV terhadap perusahaan yang tepat. Rekomendasi terbaik yang bisa Anda peroleh adalah UNIO. Didirikan sejak tahun 2016, UNIO bisa membantu Anda dalam pengurusan CV secara cepat, mudah, dan profesional. Ditangani oleh para staf dan konsultan yang berpengalaman di bidangnya, pendirian CV di UNIO dijamin akan sangat memudahkan Anda. Waktu yang dibutuhkan oleh UNIO juga sangat cepat dibandingkan jika Anda harus mengurusnya sendiri. Semua layanan yang ditawarkan oleh UNIO sudah termasuk dalam proses persiapan nama perusahaan, persiapan pembuatan akta pendirian, sampai proses pengesahan di pengadilan. Anda bisa memperoleh berbagai layanan ini dengan harga yang kompetitif dan terjangkau sesuai dengan layanan yang ditawarkan. Untuk pendirian CV, penawaran dimulai dari harga Rp. 8.000.000 yang sudah termasuk akta pendirian, SK Kemenkumham, NPWP & SKT, NIB, serta SIUP. Tidak hanya CV, Anda juga bisa mendapatkan jasa pengurusan PT, reservasi virtual office, serta sewa ruang kantor siap pakai di UNIO. Jadi, tunggu apalagi? Segera rasakan kemudahan jasa pendirian CV di UNIO. Kunjungi https://www.unio.co.id/service/pembuatan-pt-cv untuk melihat penawaran selengkapnya dari kami. Kami tunggu kerjasama dari Anda ya!

selengkapnya
NEWS

Baca Tahapan Ini Sebelum Mengurus Legalitas Usaha Anda

14 Apr 2021

Panduan Pembuatan CV Lengkap dari Awal Sampai Akhir Salah satu bentuk badan usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha adalah CV. Alasannya, banyak yang mengklaim jika pembuatan CV jauh lebih mudah dibanding PT. CV atau Comanditaire Venootschap juga populer dengan persekutuan komanditer. Saat membuka usaha dengan sistem CV, maka akan ada kerjasama antara dua pihak atau lebih yang disebut sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan pada CV. Sementara sekutu pasif hanya berperan sebagai penyetor modal saja. Banyak yang memilih CV didasarkan pada alasan pembuatan CV yang lebih mudah dibanding PT. Benarkah demikian? Jawabannya adalah iya. Sebab, dalam proses pendiriannya, CV memang jauh lebih mudah didirikan dan tidak membutuhkan setoran atau jumlah modal minimal untuk dapat mendirikannya. Lalu, sebenarnya seperti apa proses pendirian dan pembuatan CV? Syarat Administratif Pendirian CV Syarat administratif ini berupa dokumen-dokumen yang mendukung pendirian CV. Semua dokumen ini harus Anda lengkapi. Karena jika tidak, maka pendirian CV juga tidak bisa dilanjutkan. Beberapa dokumen tersebut diantaranya adalah: Akta pendirian atau pembuatan CV Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda daftar perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Pengesahan Pengadilan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Tahapan Pembuatan CV Jika sudah melengkapi berbagai syarat administratif, maka selanjutnya adalah mendirikan CV sesuai peraturan yang berlaku. Langkahnya adalah sebagai berikut: 1. Proses Pembuatan Akta Pendirian dari CV Proses pembuatan CV diawali dengan membuat akta pendirian CV terlebih dahulu. Untuk membuat akta pendirian ada beberapa dokumen yang harus Anda siapkan, diantaranya: Fotokopi KTP pemilik CV baik itu sekutu pasif maupun sekutu aktif Fotokopi NPWP dari pemilik, baik sekutu aktif maupun sekutu pasif Nama CV yang sudah ditentukan. Untuk nama CV sendiri tidak wajib menggunakan bahasa Indonesia dan bisa menggunakan 2 suku kata Foto pemilik CV dengan ukuran 3x4 dengan background foto berwarna merah Jika sudah memenuhi semua dokumen, maka selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada notaris yang sudah dipilih untuk melanjutkan prosesnya. Pemilik CV harus melakukan proses penandatanganan akta dihadapan notaris. Setelahnya, notaris akan membuatkan copy dari akta tersebut dan mendaftarkannya di Kemenkumham agar bisa mendapatkan SK Kemenkumham. SK ini menjadi syarat untuk proses selanjutnya. 2. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Dalam tahapan ini, Anda bisa menghubungi kantor kelurahan setempat sesuai dengan lokasi atau alamat domisili CV yang akan didirikan. Saat mengajukan pembuatan SKDP ada beberapa dokumen yang harus Anda lengkapi lagi. Diantaranya adalah: Formulir pengajuan SKDP yang sudah diisi Legalitas perusahaan CV (akta pendirian dan SK Kemenkumham) Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai lokasi CV Fotokopi surat sewa atau kontrak kantor atau bukti kepemilikan kantor Surat keterangan domisili dari pemilik asli kantor CV Fotokopi IMB Foto dari gedung kantor baik tampak luar maupun tampak dalam Jika sudah maka proses pengajuan SKDP bisa dilanjutkan. 3. Membuat NPWP Perusahaan Tahapan pembuatan CV selanjutnya adalah membuat NPWP. Proses pembuatan NPWP ini bisa Anda ajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dan harus sesuai dengan domisili atau lokasi perusahaan. Dokumen yang harus Anda siapkan adalah: Formulir pengajuan NPWP yang sudah diisi  Pelampiran legalitas dari perusahaan (akta pendirian CV, SK Kemenkumham, dan SKDP) Fotokopi NPWP, KTP, dan KK dari pendiri perusahaan Jika semua dokumen sudah diserahkan dan proses pembuatan NPWP selesai, maka Anda akan mendapatkan NPWP dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 4. Melanjutkan ke Proses Pembuatan Surat Izin Perdagangan (SIUP) Jika NPWP sudah berhasil dibuat, maka pembuatan CV dilanjutkan dengan pengurusan SIUP. Untuk membuat SIUP usaha skala kecil, maka bisa Anda lakukan di Dinas Perdagangan Kota atau Kabupaten sesuai domisili perusahaan Anda. Namun, untuk SIUP usaha skala besar, maka harus diurus di Dinas Perdagangan Provinsi. Berapa persyaratan yang harus Anda siapkan diantaranya adalah: Formulir pengajuan SIUP yang sudah diisi dengan benar dan lengkap Melampirkan legalitas perusahaan (akta pendirian CV, SK Kemenkumham, dan SKDP, sekaligus NPWP perusahaan) Pas foto pemilik perusahaan dengan ukuran 3x4 dengan background merah sebanyak 2 lembar Jika semua dokumen ini sudah dilengkapi maka SIUP bisa dilanjutkan dan diselesaikan. 5. Proses Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pembuatan CV tidak akan lengkap tanpa adanya TDP. Untuk mengurus ini, Anda bisa melakukannya dengan 2 cara yaitu online dan offline. Untuk cara online, bisa dengan menggunakan sistem OSS atau online single submission. Sementara untuk cara offline, bisa Anda lakukan dengan mengurusnya di Dinas Perdagangan di Kota domisili perusahaan atau CV Anda. Berapa dokumen yang harus dilengkapi adalah: Formulir pengajuan TDP yang sudah diisi dengan lengkap dan benar Melampirkan berbagai legalitas perusahaan (akta pendirian CV, SK Kemenkumham, dan SKDP, NPWP perusahaan, dan SIUP) Jika semua dokumen sudah dilengkapi, maka proses pembuatan TDP bisa dilanjutkan sampai selesai. 6. Tahap Akhir Pengesahan Pengadilan Pembuatan CV yang terakhir ditutup dengan pengesahan pengadilan. Untuk proses ini Anda bisa mengajukannya di Pengadilan Negeri sesuai domisili CV yang akan didirikan. Anda harus melampirkan SKDP, NPWP dengan nama CV yang didirikan. Jika sudah berhasil, maka Anda akan mendapatkan tanda pengesahan dari pengadilan negeri. Tanda ini berupa Izin Usaha dan Izin Komersial dalam bentuk NIB (Nomor Induk Berusaha). Dengan begitu, CV yang Anda dirikan sudah bisa menjalankan kegiatan operasional secara komersial. Semua proses pengurusan pembuatan CV ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Itulah syarat dan proses pembuatan CV lengkap dari awal sampai akhir. Jika Anda tidak sempat atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan semua proses ini, UNIO bisa membantu Anda mengurus pendirian CV Anda. UNIO bisa membantu menguruskan pendirian CV dengan profesional, handal, dan bisa diandalkan. Untuk pengurusan CV ini bisa Anda dapatkan dengan tarif terjangkau yaitu mulai dari Rp. 7.000.000. Anda juga akan mendapatkan akta pendirian, SK Kemenkumham, NPWP & SKT, NIB, serta SIUP dengan lengkap dan legal. Dijamin pembuatan CV jadi lebih cepat dan anti ribet. Yuk, kunjungi https://www.unio.co.id/service/pembuatan-pt-cv untuk penawaran selengkapnya!

selengkapnya
NEWS

Biaya dan Proses Mendirikan PT Terbaru 2021

31 Mar 2021

Kisaran Biaya Mendirikan PT dan Proses Lengkap Mendirikannya Perseroan Terbatas atau PT memang sangat familiar dijumpai di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang memilih sistem PT untuk usaha mereka. Mendirikan PT memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Tidak hanya itu, biaya mendirikan PT juga harus disiapkan sebaik mungkin di awal pengurusan. Dengan begitu, proses pendiriannya bisa dilakukan dengan lancar dan tanpa hambatan. Lalu, berapa kisaran biaya untuk mendirikan PT dan bagaimana tahap pendiriannya? Kisaran Biaya Mendirikan PT Pada dasarnya, perlu Anda tahu bahwa tidak ada standar tetap yang mengatur berapa besar biaya mendirikan PT. Namun, kisaran pengurusan PT di tahun 2020 yang umum dijumpai adalah antara 6-8 juta rupiah. Besarnya biaya mendirikan PT ini juga masih bervariasi dan tergantung pada faktor-faktor lain saat pengurusan PT itu berlangsung. Beberapa faktor yang bisa menentukan biaya mendirikan PT adalah: lokasi atau domisili usaha yang akan didirikan bentuk usaha PT modal dasar pendirian PT dan lama proses pengurusan pembuatan PT Jumlah biaya mendirikan PT tersebut harus Anda persiapkan dengan baik sebelum mendirikan PT. Dengan begitu, semua urusan perizinan bisa dilakukan dengan lancar. Lalu, bagaimana proses pendirian PT itu? Tahapan Proses Pendirian PT Setelah menyiapkan biaya mendirikan PT, maka Anda bisa melanjutkan ke proses pendiriannya. Inilah tahapan pengurusan perseroan terbatas: 1. Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan di Notaris Pendirian perusahaan akan diawali dengan membuat akta pendirian perusahaan. Untuk urusan ini bisa Anda serahkan kepada notaris yang sudah profesional. Notaris yang sudah Anda pilih akan memeriksa nama perusahaan yang sebelumnya sudah Anda pilih. Apakah memang nama tersebut bisa dipakai dan belum ada yang menggunakannya. Apabila memang bisa digunakan, maka notaris akan melakukan reservasi atau booking nama tersebut untuk perusahaan. Jika reservasi sudah berhasil dilakukan, notaris akan melanjutkan prosesnya dengan membuat draft akta pendirian perusahaan. Akta ini akan berisi semua informasi dan data mengenai lokasi dan pendiri dari perusahaan. Apabila proses pembuatan draft berjalan lancar, maka proses pembuatan akta dilanjutkan dengan proses penandatanganan. 2. Tanda Tangan Pendiri Perusahaan Didepan Notaris Draft akta pendirian yang sudah dibuat dan diperiksa oleh pendiri perusahaan selanjutnya harus ditanda tangani. Semua pendiri PT sangat dianjurkan untuk hadir dan menandatangani akta tersebut. Namun apabila memang berhalangan untuk hadir maka bisa mewakilkan orang lain untuk tanda tangan dengan syarat sudah melampirkan surat kuasa yang sah. Setelah tanda tangan selesai, maka notaris akan membuatkan copy akta pendirian dan memberikan SK Kemenkumham. Adanya SK ini sebagai bukti bahwa akta pendirian yang dibuat sudah sah di mata hukum. Selanjutnya, proses bisa dilanjutkan ke pengurusan NPWP dan SKT. 3. Mengurus NPWP dan SKT Perusahaan Setelah itu, proses pendirian PT berlanjut untuk mengurus NPWP dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Pengurusan ini bisa Anda lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang satu domisili dengan lokasi PT yang akan didirikan. Setelah selesai, maka Anda akan mendapatkan surat NPWP dan SKT untuk perusahaan dan bisa melanjutkan ke proses berikut. 4.  Mengurus Pendaftaran Perusahaan Agar Mendapat NIB NIB atau Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh PT supaya bisa beroperasi. NIB ini merupakan pengganti dari API, RPTKA, NIK, dan TDP usaha. Untuk mendaftarkan perusahaan, Anda bisa memanfaatkan sistem Online Single Submission atau OSS. Lakukan pendaftaran dengan melampirkan berbagai dokumen yang sudah berhasil diperoleh sebelumnya. Dokumen tersebut diantaranya adalah akta pendirian perusahaan, SK Kemenkumham, sampai NPWP perusahaan. Apabila sudah dipenuhi dan diselesaikan, Anda akan mendapatkan NIB dan lanjut ke proses yang terakhir. 5. Mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial untuk Perusahaan Tahapan yang terakhir adalah mengajukan izin usaha. Nantinya, izin usaha ini akan menggantikan SIUP (Surat Izin Perdagangan) untuk perusahaan Anda. Ajukan izin usaha terlebih dahulu baru mengajukan izin komersial. Untuk izin komersial ini sifatnya tidak wajib. Izin komersial diajukan jika perusahaan yang dimiliki memang berkegiatan pada bidang usaha yang membutuhkan perizinan khusus. Misalnya adalah perusahaan obat-obatan dan perusahaan makanan. Jika sudah mendapatkan izin ini, maka PT sudah sah di mata hukum dan bisa melakukan kegiatan operasionalnya. Itulah kisaran biaya mendirikan PT dan tahapan prosesnya. Umumnya untuk mengurus dari awal sampai akhir, Anda akan memakan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan. Waktu pengurusan ini bisa menjadi lebih singkat jika Anda menggunakan jasa UNIO. UNIO adalah perusahaan jasa pengurusan PT dan CV yang sudah berpengalaman dan profesional sejak tahun 2016. Biaya mendirikan PT di UNIO juga tergolong terjangkau. Pastinya juga sesuai dengan cakupan layanan yang ditawarkan. Dengan mengurus di UNIO, Anda akan mendapatkan akta pendirian perusahaan, SK Kemenkumham, BNRI, NPWP & SKT, NIB, dan SIUP. Prosesnya cepat, akuntabel, dan pastinya tidak akan membuat ribet. Segera kunjungi https://www.unio.co.id/service/pembuatan-pt-cv untuk melihat penawaran terbaik dari UNIO sekarang juga!

selengkapnya
NEWS

KEMUDAHAN USAHA DENGAN NOMOR INDUK BERSAMA (NIB)

04 Dec 2020

Mengurus perizinan usaha kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha sebelum menjalankan usaha. Dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan inovasi pelayanan bagi para pengusaha untuk mengurus perizinan berusaha, pemerintah melalui Perpres Nomor 91 Tahun 2017 mengeluarkan kebijakan baru, yaitu dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Pemberlakuan ini dimaksud untuk mempercepat pelaksanaan dalam melakukan usaha di Indonesia, dengan demikian hal ini dapat meningkatkan taraf perekonomian di Indonesia. Perlu diketahui, dengan terbitnya Perpres ini jika para pelaku usaha ingin mengajukan izin berusaha sudah tidak diperlukan lagi belasan izin seperti SIUP, TDUP, SIUJK, dan lain-lain. Semua terintegrasi dalam satu izin yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) yang proses pengurusannya akan selesai hanya dalam waktu 1-2 jam. Nomor Induk Berusaha (NIB) juga akan berfungsi, sebagai: Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Akses Kepabeanan. Proses pembuatan dan pengajuan NIB ini,dapat diakses secara online dengan metode/sistem Online Single Submission (OSS). Apa yang dimaksud dengan OSS? Online Single Submission  atau yang disingkat dengan OSS merupakan suatu program aplikasi dari pemerintah yang bertujuan sebagai media untuk penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang didasari atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prosedur Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)  para pelaku usaha dan investor memerlukan langkah-langkah sebagai berikut: Langkah 1: Pendirian Badan Usaha Para pengusaha, terlebih dahulu diharuskan melakukan pendirian badan usaha (Perusahaan) yang diinginkan seperti Perseroan Terbatas (PT, PMA), CV, Firma, Yayasan dan Koperasi dengan membuat Akta pendirian perusahaan di Notaris. Langkah 2: Registrasi System Online Single Submission (OSS) Setalah proses mendirikan perusahaan dengan mendapatkan pengesahaan Akta pendirian Perusahaan dari Notaris selesai, maka pelaku usaha bisa melakukan registrasi melalui Sitem Online Single Submission (OSS) secara online melaui website resmi oss.go.id dengan menggunakan NIK atau paspor untuk mendapatkan user id dari program tersebut Langkah 3: Akta dan Pengisian Persyaratan Data Setelah pendaftaran selesai dan berhasil login ke sistem Online Single Submission (OSS), maka pengusaha dapat memilih nomor akta, kemudian melengkapi data berusaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Dasar. Persiapkan keseluruhan persyaratan data yang dibutuhkan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), seperti: Data Badan Usaha Perusahaan, Data Pemegang Saham, Data Nilai Investigasi, dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (jika usaha Anda membutuhkan tenaga asing), dan Data BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Langkah 4: Notifikasi Selanjutnya, secara system otomatis akan mendapatkan notifikasi insentif fiskal jika kegiatan usaha termasuk dalam kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah 5: Mulai Kegiatan Berusaha Setelah proses tersebut berlanjut, dokumen Nomor Izin Berusaha (NIB), Perizinan Dasar, dan Notifikasi Perizinan dan Fasilitas diartikan sudah berhasil terbit. Dengan begitu, pelaku usaha dan investor dapat muali melakukan kegiatan usaha. Setelah izin tersebut terbit, dipastikan pengusaha memenuhi kewajiban untuk semua komitmen yang sudah disebutkan dalam Notifikasi Perizinan dan Fasilitas tersebut. Sejatinya ialah Nomor Induk Berusaha berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. Nomor identitas usaha tersebut akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS ketika beberapa kondisi berikut terjadi: Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tidak adanya pemenuhan komitmen. Jadilah pelaku usaha yang menaati dan memahami aturan dengan baik, dengan itu proses perizinan perusahaan akan berjalan dengan efektif dan optimal.

selengkapnya
EVENT

Pentingnya Penggolongan Bidang Usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

10 Dec 2020

Bidang usaha merupakan titik awal dari permulaan usaha di Indonesia. Berbagai jenis usaha yang berkembang di Indonesia, apabila tidak diklasifikasikan dan dikelompokkan sesuai jenisnya, tentunya akan mempersulit dalam penerapan peraturan dalam berusaha di Indonesia pula. Maka dari itu, untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha, setiap kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan output berupa produk baik berupa barang maupun jasa. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru adalah yang termuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik pada tanggal 21 Februari 2017 dan diterbitkan pada Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggl 8 Maret 2017. Pada prinsipnya, peraturan ini mencantumkan semua kode-kode lapangan usaha yang resmi di Indonesia. Ini menjadi acuan bagi Anda untuk memilih kode baku lapangan usaha Anda, terkait pembuatan izin pendirian & perubahan-perubahan yang dilakukan dalam Perusahaan Anda.   Dasar penyusunan KBLI adalah International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), sampai 4 digit, disesuaikan dengan ASEAN Common Industrial Classification (ACIC) dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS), serta dikembangkan rinci sampai 5 digit untuk kegiatan ekonomi yang khas Indonesia. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ini juga dibagi atas kode-kode atau kategori usaha yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan penjelasan terkait bidang usaha yang tercantum dalam setiap kelompok, misalkan untuk perdagangan besar mobil, kondisi mobil apa saja, dengan spesifikasi, pembatasan dan pengecualiannya, tercantum didalamnya secara lengkap dan komprehensif. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berguna untuk informasi yang berkelanjutan untuk penentuan bidang usaha dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan pencantuman 4 (empat) digit kelompok bidang usaha terkait dan penentuan kualifikasi usaha dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang pencantuman 5 (lima) digit bidang usaha yang lebih spesifik, merupakan sub-kelompok dari penggolongan usaha dari 4 (empat) digit bidang usaha yang telah anda tentukan dalam Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelumnya. Sayangnya, penggolongan bidang usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ini tidak secara jelas dan eksplisit mencantumkan apakah bidang usaha yang kita inginkan membutuhkan izin khusus dan lebih lanjut, atau hanya cukup dengan menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan secara umum saja.  Dibutuhkan konsultasi dan penjabaran lebih lanjut dalam penentuan bidang usaha ini, karena akan terkait dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dalam hal penentuan lokasi kantor Anda, seperti apakah diperbolehkan bidang usaha tersebut menggunakan virtual office atau wajib menggunakan ruang kantor secara konvensional, karena tidak semua bidang usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ini memperbolehkan penggunaan virtual office sebagai domisilinya.

selengkapnya

INSTAGRAM

...
UNIO.ID
JASA PEMBUATAN PT

SPECIAL DEALS

Solusi untuk Bisnis Anda

Pembuatan PT/CV & Virtual Office